KekuatanHukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Skpt) sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi di Kota Pontianak) 2017 Dono Doto Wasono, S.H. Npm.A2021141034, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan 646 views // 16204 downloads Download PDF Cite this View original Abstract b Kalau tidak ditemukan surat-surat GRANT SULTAN, dilakukan pengakuan hak, dengan surat pernyataan penguasaan fisik dimana tanah telah dikuasai selama 2 tahun berturut dan kemudian diukur , diperiksa oleh panitia A dan diumukan, lalu didaftarkan, dibukukan di BPN tanpa dipungut biaya pajak. Dan disertifikatkan. Suratketerangan tanah adalah surat pernyataan menggarap tanah dalam bentuk formulir diperoleh dari kelurahan dan diisi sendiri oleh penggarap setempat. , konsep penguasaan hak atas tanah menurut hukum adat, konsep penguasaan hak atas tanah menurut Agrarischwet (S.1870-55), konsep penguasaan hak atas tanah menurut UUPA (UU No. 5 tahun 1960 HukumPositif Indonesia- Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 - Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama dua puluh tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon Agarmudah diingat dan memiliki kekuatan hukum, pernyataan tersebut baiknya dibuat secara tertulis. Untuk belajar membuat pernyataan yang benar, beberapa contoh surat pernyataan yang akan dibahas di sini penting untuk disimak. SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama: Asep Septiadi Tempat, Tanggal SURATPERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH. Yang Bertandatangan dibawah ini : Nama :. NIK :. Agama : Umur HasilPenelitian Sistematis 2016 JALAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA: (Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Tanah Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang) 1. d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Halini diatur dalam Pasal 1683 jo. Surat hibah tanah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). letak, dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, serta pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik. Try our mobile apps. Android. IOS. Follow us Hinggasaat ini, masih terdapat tanah-tanah yang belum memiliki surat bukti hak atas tanah karena merupakan warisan hukum adat maupun hak-hak atas tanah menurut hukum kolonial sehingga menimbulkan permasalahan (Elza Syarief, 2012: 177). Fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak kasus yang berkaitan dengan tanah yang belum didaftarkan. Barangyang digadaikan harus berada dalam penguasaan fisik Penerima Gadai atau orang lain yang ditunjuk oleh pemegang/penerima gadai, namun tidak boleh meliputi hak untuk memakai barang tersebut dengan ancaman batal demi hukum. Obyek Gadai; Barang bergerak seperti: kendaraan, mesin, logam mulia, surat saham, surat berharga lainnya dan lain lain. CK3DB.